JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil setelah hilal tidak terpantau di seluruh titik rukyatul hilal di Indonesia.
Penetapan dilakukan dalam Sidang Isbat yang digelar Selasa (17/2/2026) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sidang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, kedutaan besar negara sahabat, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, para ahli falak, DPR, serta Mahkamah Agung.
“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan hilal yang terlihat, maka disepakati 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang isbat berlangsung dalam tiga tahapan.
Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi (hisab). Kedua, verifikasi laporan rukyatul hilal dari puluhan lokasi pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang hasilnya diumumkan kepada publik.
Menurut Abu Rokhmad, Kemenag konsisten mengintegrasikan metode hisab dan rukyah dalam penentuan awal Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi sekaligus persatuan umat.
Sementara itu, Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusat (PP) telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Dalam maklumat resminya, Muhammadiyah menyebut ijtimak menjelang Ramadhan 1447 H terjadi pada 17 Februari 2026. Berdasarkan kriteria yang digunakan, awal bulan hijriah dimulai saat matahari terbenam setelah terjadinya konjungsi, sehingga puasa dimulai Rabu, 18 Februari 2026.
Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026.
Dengan demikian, terdapat perbedaan awal puasa antara keputusan pemerintah dan Muhammadiyah tahun ini. Meski berbeda dalam metode dan hasil penetapan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan persatuan dalam menjalankan ibadah Ramadhan. [DN]
