LiputanHk DaminSada || Bekasi – Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam menekan angka stunting.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, menyampaikan bahwa keberadaan SPALDS terbukti berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting.
“Alhamdulillah, ada penurunan angka stunting sekitar lima persen,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan SPALDS dilakukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk program yang didanai APBD, sebagian besar telah tuntas dibangun di kawasan permukiman yang sebelumnya belum memiliki fasilitas sanitasi memadai.
“Secara bertahap, yang menggunakan APBD sudah selesai semua dan tersebar di 18 kecamatan,” jelasnya.
Sejak 2021, sebanyak 782 unit SPALDS telah dibangun melalui APBD. Sementara itu, 870 unit lainnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN masih dalam tahap pengerjaan, dengan target penyelesaian pada akhir tahun ini.
“Sekarang kita sedang berproses dari APBN atau DAK. Kurang lebih ada 65 unit yang sudah berjalan. Mudah-mudahan pada November atau Desember ini selesai semua,” tambah Nurchaidir.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, membenarkan bahwa kasus stunting pada 2025 menurun hingga lima persen. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk, khususnya akibat migrasi, tetap berpotensi meningkatkan kembali angka stunting.
Menurut Ida, upaya menekan stunting sebenarnya dapat dilakukan dengan cara sederhana, asalkan konsisten.
“Tidak terlalu sulit. Yang penting bagaimana memberikan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, serta memanfaatkan pekarangan rumah. Misalnya daun kelor, itu bagus dan bisa dilakukan oleh semua keluarga,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, mengingat intervensi stunting tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, APBD hanyalah stimulus bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi, termasuk dengan melibatkan peran dunia usaha.
“Perlu dukungan semua pihak. Dunia usaha bisa membantu penyediaan pangan bergizi, misalnya mengirimkan telur. Disperkimtan memperbaiki sanitasi lingkungan. Semua peran itu nanti akan dihitung secara akumulatif,” tandasnya. (Ferry)