BEKASI – Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mencegat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai menghadiri rapat paripurna peringatan HUT ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (10/3/2026).
Aksi tersebut terjadi saat Dedi hendak meninggalkan lokasi acara. Para mahasiswa memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kritik terkait penanganan banjir yang dinilai belum memberikan solusi nyata bagi warga Kota Bekasi.
Salah satu mahasiswa, Rafi, menyoroti pembangunan polder di sejumlah wilayah yang sebelumnya digadang-gadang sebagai upaya pengendalian banjir. Namun menurutnya, banjir masih terjadi di berbagai titik, termasuk di area yang berada tidak jauh dari fasilitas tersebut.
“Banjir masih terjadi secara masif, bahkan di sekitar wilayah yang dekat dengan polder. Kami menilai perlu ada kajian lebih serius terkait fungsi dan efektivitas polder tersebut,” ujar Rafi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti belum meratanya program normalisasi sungai di Kota Bekasi. Mereka menilai masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai sehingga berpotensi menghambat aliran air.
“Hari ini kami masih menemukan beberapa bangunan komersial di bantaran sungai yang diduga mengganggu aliran air,” katanya.
Tak hanya soal banjir, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Bekasi terkait penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nilainya mencapai sekitar Rp48 miliar.
Menurut Rafi, penyertaan modal tersebut diduga belum memiliki dasar Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024. Ia menilai hal tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami melihat ada potensi persoalan dalam kebijakan tersebut yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Mahasiswa sebenarnya berharap dapat berdialog lebih lama dengan Dedi Mulyadi. Namun pertemuan berlangsung singkat karena gubernur harus melanjutkan agenda lain.
“Pak Gubernur hanya menyampaikan bahwa aspirasi kami akan ditindaklanjuti. Tentu kami berharap bisa berdiskusi lebih jauh,” kata Rafi.
Ia juga menyebut mahasiswa baru mengetahui kehadiran Dedi di lokasi saat mereka berada di sekitar gedung DPRD sehingga langsung mencoba menyampaikan aspirasi secara langsung.
Rafi menambahkan, pihaknya juga menyayangkan beredarnya konten di media sosial yang dianggap memframing aksi mereka sebelum dialog selesai.
Sementara itu, Dedi Mulyadi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya menyatakan akan mengevaluasi fungsi polder air di Kota Bekasi yang dinilai belum optimal.
Menurutnya, pemerintah perlu meninjau persoalan teknis secara menyeluruh dengan melibatkan tim ahli pengairan.
“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal tentu akan kita evaluasi. Permasalahan teknisnya harus dilihat bersama para ahli agar bisa ditemukan solusinya,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan proses bertahap.
“Kita harus evaluasi secara bertahap. Tidak bisa semua persoalan diselesaikan sekaligus,” kata Dedi. [DN]