Bekasi, LiputanHK DaminSada – Lonjakan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius pemerintah. Meski mendatangkan manfaat ekonomi di sektor pariwisata, tenaga kerja, dan investasi, kehadiran WNA juga memunculkan tantangan baru terhadap keamanan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen Keamanan Kemenko Polhukam, Mada Indra Laksanta, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang digelar di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). Menurutnya, peningkatan kehadiran WNA tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga diiringi oleh naiknya angka pelanggaran hukum oleh orang asing.
“Pertumbuhan WNA memang memberi kontribusi di banyak sektor, tetapi juga disertai dengan peningkatan kasus pelanggaran keimigrasian hingga kejahatan lintas negara,” tegas Mada.
Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas) Kemenko Polhukam ini turut menghadirkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Kasubdit pada Direktorat Kamneg Baintelkam Polri, Andi Sinjaya, memaparkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh WNA semakin kompleks. Mulai dari pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga penggunaan dokumen palsu, hingga keterlibatan dalam kejahatan lintas negara seperti narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penipuan daring, dan aktivitas ilegal lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam sistem pengawasan orang asing, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar instansi, maupun teknologi pendukung.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk memperbaiki celah pengawasan dan memperkuat koordinasi antar instansi guna memitigasi ancaman terhadap keamanan nasional yang mungkin timbul akibat arus masuk WNA yang terus meningkat.
“Komitmen pemerintah jelas, yakni menjaga stabilitas dan keamanan negara dengan memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap keberadaan WNA di Indonesia,” pungkas Mada. (Feri)
