Menolak Lupa!! Apa Kabar Wajah Struktur Pemdes Kedungjaya yang Dicoret?

OPINI | Danu Ubaidillah
Pemerhati Kebijakan Publik, Jurnalis Indonesia (Warga Desa Kedungjaya)

BABELAN, Kab Bekasi.

Ada sebuah pertanyaan sederhana tetapi sesungguhnya sangat serius: apa kabar wajah-wajah aparatur Desa Kedungjaya yang fotonya dicoret pada papan struktur Pemerintah Desa?

Coretan itu mungkin terlihat sederhana. Hanya tinta di atas foto. Hanya goresan pada selembar gambar.

Tetapi jangan kita melihatnya sesederhana itu.

Bagi saya, papan struktur Pemerintah Desa bukan sekadar pajangan di dinding kantor. Di sana melekat wajah-wajah yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa. Mereka bukan milik satu calon kepala desa, bukan milik satu kelompok politik, dan bukan pula simbol dari kubu tertentu.

Mereka adalah bagian dari wajah pemerintahan desa.

Karena itu, ketika ada wajah aparatur desa yang dicoret, pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang memegang spidol atau benda untuk mencoret. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah: apakah politik Pilkades sudah mulai masuk terlalu jauh ke ruang pemerintahan desa?

Jika pencoretan tersebut memang berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, maka kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar vandalisme.

Sebab demokrasi seharusnya menghasilkan pergantian kepemimpinan melalui suara rakyat, bukan melalui intimidasi, tekanan, atau penghakiman terhadap orang-orang yang berbeda pilihan.

Jangan Campurkan Politik dengan Kedaulatan Desa

Pilkades adalah kontestasi. Ada calon, ada pendukung, ada pilihan, ada persaingan.

Tetapi setelah semua itu, desa tetaplah desa.

Kantor desa bukan markas tim sukses. Aparatur desa bukan alat politik. Struktur pemerintahan desa bukan papan klasemen antara kubu yang menang dan kubu yang kalah.

Desa adalah rumah bersama.

Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah masyarakat, pemerintahan desa tetap harus berdiri di atas kepentingan seluruh warga.

Maka saya berpandangan, foto aparatur yang terpampang dalam struktur pemerintahan desa harus dipandang sebagai aset simbolik kedaulatan pemerintahan desa. Wajah-wajah itu merepresentasikan keberadaan lembaga pemerintahan yang bekerja untuk masyarakat.

Ketika wajah tersebut dicoret karena alasan politik, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan seorang aparatur.

Yang sedang diuji adalah apakah kita masih menghormati institusi desa.

Saya warga Desa Kedungjaya.

Saya memahami bahwa Pilkades bisa menghadirkan perbedaan pilihan. Itu hal biasa dalam demokrasi.

Saya juga memahami bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendukung siapa pun yang diyakininya mampu memimpin desa.

Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal:

Berbeda pilihan bukan alasan untuk bermusuhan.

Apalagi menjadikan aparatur desa sebagai sasaran tekanan atau intimidasi.

Hari ini mungkin yang dicoret adalah foto seseorang.

Besok bisa saja yang dirusak adalah fasilitas kantor.

Lusa mungkin terjadi tekanan terhadap aparatur yang dianggap berbeda pilihan.

Kalau pola seperti ini dibiarkan, maka kita sedang membangun budaya politik desa yang sangat tidak sehat.

Pilkades seharusnya menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan arena untuk mempertontonkan siapa yang paling kuat menekan dan siapa yang paling berani mengintimidasi.

Saya tidak ingin buru-buru menuduh siapa pelakunya.

Saya juga tidak ingin menjadikan dugaan sebagai fakta.

Tetapi justru karena belum diketahui siapa pelakunya, maka peristiwa ini harus dijawab secara terang.

Siapa yang mencoret? Apa motifnya? Kapan dilakukan? Apakah benar ada kaitan dengan dinamika politik Pilkades?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab.

Jangan sampai masyarakat akhirnya terbiasa melihat tindakan semacam ini sebagai sesuatu yang biasa.

Karena ketika masyarakat mulai menganggap intimidasi sebagai hal biasa, di situlah demokrasi mulai kehilangan maknanya.

Desa Harus Tetap Berdiri di Atas Semua Kubu

Siapa pun calon kepala desa yang nantinya mendapatkan mandat rakyat, ia harus mampu menjadi kepala desa bagi seluruh masyarakat.

Begitu pula aparatur desa.

Tidak boleh ada logika, “karena kamu bukan bagian dari kelompok saya, maka kamu harus disingkirkan.”

Pemerintahan desa tidak boleh bekerja dengan logika seperti itu.

Desa memiliki pemerintahan, memiliki aparatur, memiliki aset, memiliki anggaran, dan yang paling penting, memiliki masyarakat.

Semua itu adalah bagian dari kedaulatan desa yang harus dijaga bersama.

Karena itu, saya ingin mengatakan dengan tegas:

Jangan mau desa diintimidasi oleh politik Pilkades.

Jangan biarkan perbedaan pilihan politik merusak hubungan antarwarga.

Jangan biarkan aparatur desa merasa terancam hanya karena pilihan politiknya.

Dan jangan biarkan simbol pemerintahan desa diperlakukan seperti papan kampanye kelompok tertentu.

Demokrasi membutuhkan keberanian untuk berbeda.

Kalau setiap perbedaan harus dibalas dengan tekanan, maka yang kita bangun bukan demokrasi, melainkan ketakutan.

Saya berharap seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades Kedungjaya mampu menahan diri.

Para calon harus menjadi teladan. Tim pendukung harus menjaga suasana. Aparatur desa harus tetap profesional. Panitia harus tegas. Dan masyarakat harus berani menolak segala bentuk intimidasi.

Sebab setelah Pilkades selesai, kita semua tetap akan tinggal di desa yang sama.

Tetangga tetap bertetangga.

Saudara tetap bersaudara.

Dan desa tetap menjadi rumah bersama.

Jadi, apa kabar wajah struktur Pemdes Kedungjaya yang dicoret?

Semoga bukan hanya fotonya yang dibersihkan dari coretan.

Tetapi juga cara berpikir kita dalam berpolitik.

Karena wajah pemerintahan desa bukan milik kubu tertentu.

Ia adalah wajah kita bersama. Wajah kedaulatan Desa Kedungjaya.

Dan wajah itu jangan pernah dibiarkan tunduk kepada intimidasi politik hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkades.

LiputanHk.com • Media Indonesia