Desakan Aksi Jilid 2 Menguat: Buluk Escobar, Pemkab Bekasi Jangan Berlindung Dibalik Diam!
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BEKASI — Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi tampaknya belum akan mereda. Justru, gelombang konsolidasi masyarakat sipil menuju Aksi Unjuk Rasa Damai Jilid 2 mulai memperlihatkan bahwa persoalan yang disuarakan bukan sekadar kegaduhan sesaat, melainkan tuntutan atas keberanian pemerintah dalam menegakkan disiplin dan mempertanggungjawabkan kewenangan.
Ketua LPKSM Patroli Kota Bekasi, Buluk Escobar, melontarkan desakan keras agar Pemkab Bekasi tidak terus terjebak dalam sikap diam menghadapi polemik Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait.
Menurutnya, ketika kritik publik telah disampaikan berulang kali, tetapi respons pemerintah belum menunjukkan kejelasan yang dapat menjawab kegelisahan masyarakat, maka diamnya birokrasi berpotensi ditafsirkan sebagai ketidakpekaan terhadap suara publik.
“Jangan sampai pemerintah justru terlihat kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Jabatan itu bukan tameng untuk menghindari evaluasi, dan kekuasaan bukan ruang untuk membungkam kritik,” menjadi garis tegas desakan yang digaungkan dalam konsolidasi menuju aksi jilid kedua.
Aksi tersebut disebut akan menghimpun berbagai elemen, mulai dari praktisi hukum, pegiat antikorupsi, aktivis pergerakan, tokoh masyarakat, LSM hingga insan pers se-Bekasi Raya. Konsolidasi lintas elemen ini menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut telah berkembang menjadi tuntutan kolektif atas transparansi, ketegasan, serta keberanian institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Buluk Escobar menegaskan, aksi damai bukan panggung untuk menciptakan keributan, melainkan ruang menyampaikan tuntutan secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Namun, damai bukan berarti lunak terhadap ketidakjelasan. Suara masyarakat tetap harus memiliki daya tekan agar pemerintah tidak menganggap kritik sebagai angin lalu.
Ia juga menekankan, tuntutan masyarakat bukanlah vonis terhadap seseorang. Yang didorong adalah proses evaluasi, klarifikasi, dan penegakan disiplin sesuai aturan serta kewenangan yang berlaku. Pemerintah harus mampu membedakan kritik sebagai ancaman dan kritik sebagai alarm yang seharusnya menyelamatkan tata kelola pemerintahan.
Aksi Jilid 2 dipandang sebagai ujian bagi Pemkab Bekasi: apakah mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui langkah konkret, atau membiarkan persoalan terus bergulir hingga kepercayaan publik semakin terkikis.
Bagi Buluk Escobar, ketika masyarakat harus kembali turun ke jalan untuk meminta kejelasan, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya persoalan seorang pejabat, melainkan wibawa pemerintahan itu sendiri.
Sebab, kekuasaan yang alergi terhadap kritik berisiko kehilangan arah, sementara pemerintah yang berani membuka diri terhadap evaluasi justru menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi.
Rakyat tidak sedang meminta panggung. Rakyat sedang menagih kejelasan. Dan ketika kejelasan tak kunjung datang, jalanan bisa menjadi ruang terakhir untuk mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas, sementara tanggung jawab tidak pernah boleh ditinggalkan.
Desakan Ketua LPKSM Patroli Kota Bekasi, Buluk Escobar.
- Penulis: Danu
