Merasa Dibekingi, Pejabat Jadi Berani?

BEKASI, LIPUTANHK.COM — Kalau jabatan bikin lupa sopan santun, lalu siapa yang mengingatkan? Begitulah kira-kira pesan yang disuarakan Babeh HK Damin Sada, tokoh Jawara Betawi sekaligus Ketua Umum Jawara Jaga Kampung (JAJAKA) dan pendiri Redaksi Media LiputanHK.com, menyikapi polemik dugaan pengusiran dan perkataan tidak patut terhadap wartawan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Babeh Damin Sada mengecam dugaan perlakuan tersebut. Menurutnya, wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi semestinya mendapatkan perlakuan yang menghormati profesi pers, bukan justru menghadapi dugaan pengusiran maupun perkataan yang dinilai merendahkan.

Polemik ini mencuat setelah adanya informasi mengenai dugaan pengusiran wartawan saat hendak meminta konfirmasi terkait persoalan sewa alat berat di UPTD TPA Burangkeng, Selasa (6/10/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar, seorang wartawan disebut diminta keluar. Selain itu, muncul dugaan adanya perkataan yang dinilai merendahkan fisik wartawan. Peristiwa tersebut dikabarkan terekam dalam video yang dimiliki wartawan bersangkutan.

Menanggapi persoalan itu, Babeh Damin Sada menyampaikan kritik keras melalui sebuah video pribadi. Ia menyoroti fenomena pejabat yang, menurut pandangannya, bisa merasa terlalu percaya diri karena menganggap memiliki dukungan dari orang-orang berpengaruh.

“Merasa ada yang membekingi, hukum pun ditabrak?” Begitulah inti kritik yang disampaikan Babeh Damin terhadap perilaku pejabat yang dinilainya merasa aman karena mempunyai dukungan di lingkaran kekuasaan.

Dalam pernyataannya, Babeh Damin mengatakan:

“Memang biasanya pejabat di daerah karena dia merasa rombongan nya orang kuat diatas jadi dia mau bertindak semau nya dia, karena merasa ada orang kuat atau keluarga nya ada orang kuat diatas sana jadi yaa.. udah biasa itu, kalo orang ga ada rombongan nya diatas biasanya yaa.. biasa saja, dia takut berbuat apapun, ya.. tapi karena rombongan nya diatas banyak dia berani berbuat apa aja karena merasa ada yang belain nanti suatu saat ada masalah, bukan sekedar sopan santun, hukum pun ditabrak sama dia karena dia udah merasa aman, ada yang membekingi diatas, itulah kelakuan pejabat di daerah mangkanya negara seperti ini terus kacau, karena ada orang seperti ini”

Bagi Babeh HK Damin Sada, polemik ini bukan sekadar urusan adu mulut antara wartawan dan pejabat. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana pejabat publik memperlakukan insan pers yang menjalankan tugas mencari informasi dan meminta penjelasan atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Jabatan publik, menurut pesan yang disuarakannya, tidak seharusnya membuat seseorang merasa kebal terhadap kritik. Terlebih, permintaan konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum suatu informasi disajikan kepada publik.

Dalam praktik jurnalistik, konfirmasi juga menjadi ruang bagi pihak yang diberitakan untuk menjelaskan duduk perkara, memberikan klarifikasi, maupun menyampaikan bantahan atas informasi yang beredar.

Karena itu, polemik tersebut semestinya diselesaikan melalui klarifikasi yang terbuka dan profesional, bukan berkembang menjadi persoalan yang mengaburkan substansi informasi yang hendak diketahui masyarakat.

Jangan Sampai Jabatan Lebih Tinggi dari Etika

Kritik Babeh HK Damin Sada menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan jabatan bukan alasan untuk mengabaikan etika dalam berkomunikasi. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.

Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran tetap perlu diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Rekaman video yang disebut dimiliki wartawan dapat menjadi salah satu bahan untuk menelusuri kronologi peristiwa, sepanjang isi dan konteksnya diperiksa secara utuh.

Sebab, ketika wartawan datang membawa pertanyaan, yang dibutuhkan bukanlah adu gengsi antara pemegang jabatan dan pencari berita. Yang dibutuhkan adalah jawaban.

Kalau memang tidak ada masalah, mengapa harus takut dikonfirmasi? Dan kalau merasa punya kekuasaan, apakah itu berarti boleh bertindak sesuka hati?

Dua pertanyaan itulah yang kini menjadi inti kritik terhadap polemik dugaan pengusiran wartawan di lingkungan DLH Kabupaten Bekasi.