Breaking News
light_mode
Populer

Bea Cukai Sita 1,7 Ton Narkotika Lewat PATMA BERANI 2026, Sitaan Melonjak 101 Persen

  • calendar_month 26 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bagikan:

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui Operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026. Total barang bukti yang diamankan selama operasi berlangsung mencapai 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton narkoba.

Operasi terpadu ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia selama satu bulan penuh, mulai 16 September hingga 16 Oktober 2026. Berdasarkan perhitungan dan informasi yang dihimpun, penindakan ini diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 8,4 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika sekaligus mencegah potensi kerugian sosial-ekonomi sebesar Rp13,516 triliun.

Capaian penyitaan pada 2026 melonjak tajam dibandingkan operasi tahun sebelumnya. DJBC mencatat kenaikan volume sitaan NPP sebesar 101 persen dari tahun 2025 yang berada di angka 818,01 kilogram. Jika ditarik ke belakang, tren bobot barang bukti dalam operasi serupa terus bergerak naik setiap tahunnya: pada 2023 (saat operasi masih bernama PATMA BERSINAR) tercatat 772,35 kilogram dari 64 kasus, meningkat menjadi 806,15 kilogram dari 84 kasus pada 2024, lalu mencapai 818,01 kilogram dari 191 kasus pada 2025.

Mengedepankan Joint Analysis dan Sinergi Lintas Instansi

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Netty Hartawati, menegaskan bahwa PATMA BERANI 2026 merupakan perwujudan nyata fungsi Bea Cukai sebagai community protector atau pelindung masyarakat. Menurut dia, keberhasilan tahun ini tidak lepas dari perubahan pendekatan taktis di lapangan.

“Penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATMA BERANI 2026. Melalui strategi ini, pengawasan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif,” ujar Netty.

Berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, PATMA BERANI 2026 menitikberatkan penguatan joint analysis (analisis bersama). Pendekatan ini dirancang agar pemetaan jalur rawan, profil risiko, serta penentuan target penindakan lebih matang sebelum operasi digelar di lapangan. Seluruh unit vertikal DJBC di berbagai daerah dilibatkan secara serentak dan terpadu.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Interdiksi dan Narkotika Bea Cukai menyusun pedoman operasional bagi unit vertikal untuk memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sinergi ketiga lembaga tersebut diwujudkan melalui tiga pilar utama:

  • Joint analysis: Pertukaran intelijen serta pemetaan jaringan dan modus penyelundupan lintas batas maupun domestik.
  • Joint operation: Penindakan terkoordinasi di titik-titik masuk dan jalur distribusi strategis.
  • Controlled delivery: Pengawasan pengiriman terkendali untuk membongkar jaringan hingga ke pengendali atau penerima utama, bukan sekadar menghentikan kurir di perbatasan.

Tren Penindakan dan Urgensi Menekan Prevalensi

Lonjakan volume sitaan hingga lebih dari dua kali lipat pada 2026 mencerminkan besarnya tekanan pasokan narkoba yang berupaya masuk dan beredar di Indonesia, sekaligus meningkatnya ketajaman deteksi aparat. Perbandingan data operasi tahunan memperlihatkan dinamika jumlah kasus dan berat barang bukti sepanjang empat tahun terakhir:

  • Tahun 2023 (PATMA BERSINAR): 64 kasus dengan total sitaan 772,35 kilogram.
  • Tahun 2024 (Operasi Bea Cukai): 84 kasus dengan total sitaan 806,15 kilogram (naik 33,80 kilogram dibanding 2023).
  • Tahun 2025 (Operasi Bea Cukai): 191 kasus dengan total sitaan 818,01 kilogram.
  • Tahun 2026 (PATMA BERANI): 140 kasus dengan total sitaan 1.701,51 kilogram (melonjak 101 persen dari 2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus pada PATMA BERANI 2026 tercatat 140 perkara—lebih sedikit dibanding 191 kasus pada 2025—rata-rata volume barang bukti per penindakan jauh lebih besar. Pola ini mengindikasikan penargetan pada pengiriman skala lebih signifikan atau jaringan yang lebih terstruktur melalui pematangan joint analysis.

Penguatan pengawasan di perbatasan dan jalur distribusi menjadi kian mendesak seiring tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di dalam negeri. Berdasarkan survei prevalensi penyalahguna narkoba periode 2023–2025, angka prevalensi nasional mencapai 2,11 persen atau setara sekitar 4,15 juta jiwa. Angka tersebut naik dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta jiwa.

Di sisi lain, beban ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba juga tergolong berat. Estimasi kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai Rp50 triliun hingga Rp84 triliun per tahun, mencakup biaya kesehatan, rehabilitasi, hilangnya produktivitas tenaga kerja, serta dampak keamanan dan penegakan hukum.

Efek Jera dan Keselarasan dengan Asta Cita

Melalui PATMA BERANI 2026, DJBC menargetkan terciptanya efek jera (deterrent effect) bagi sindikat kejahatan narkotika sekaligus menekan pasokan NPP di Indonesia. Penekanan pasokan di hulu maupun jalur masuk dinilai krusial untuk menahan laju pertumbuhan pengguna baru dan membantu menurunkan angka prevalensi secara bertahap.

“Keberhasilan pemberantasan narkotika membutuhkan konsistensi pengawasan dan kolaborasi lintas instansi. Keterlibatan seluruh unit vertikal Bea Cukai bersama BNN dan Polri menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan efektivitas penindakan,” tegas Netty.

Langkah pengawasan dan penindakan ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya agenda prioritas nasional ketujuh terkait pemberantasan narkoba. Selain itu, operasi ini mendukung pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) DJBC 2025–2029 dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dengan pengawasan berkelanjutan dan integrasi data lintas lembaga, aparat berharap ruang gerak jaringan narkotika di Indonesia semakin menyempit.


Bagikan:
  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sewa Lahan 50 Juta Kandang BUMDes Kedung Jaya Dipertanyakan, Habibi Nur: Kalau Ada Aset Desa, Mengapa Harus Sewa?

    Sewa Lahan 50 Juta Kandang BUMDes Kedung Jaya Dipertanyakan, Habibi Nur: Kalau Ada Aset Desa, Mengapa Harus Sewa?

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:BEKASI — Polemik pengelolaan BUMDes Pelita Makmur Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, kembali memunculkan pertanyaan baru. Kali ini, sorotan warga mengarah pada keputusan menyewa lahan untuk kandang ternak, sementara terdapat kemungkinan aset atau lahan desa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan BUMDes. Pertanyaan tersebut disampaikan warga, Habibi Nur, dalam audiensi Sabtu (29/8/2026), yang membahas […]


    Bagikan:
  • Kedung Jaya Ngebul! Yang Bakar Sampah Siapa, yang Sesak Siapa?

    Kedung Jaya Ngebul! Yang Bakar Sampah Siapa, yang Sesak Siapa?

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:Warga Kedung Jaya Keluhkan Pembakaran Sampah, Balita Terancam Paparan Asap, Pemdes Diminta Bertindak KABUPATEN BEKASI, LIPUTANHK.COM — Aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah di lahan kosong wilayah RT 04/RW 04, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dikeluhkan warga. Kepulan asap tebal yang menyebar hingga masuk ke rumah penduduk memicu kekhawatiran, terutama bagi keluarga yang memiliki […]


    Bagikan:
  • Asep Surya Atmaja Resmi Jadi Bupati, Kasus Wartawan Jangan Mandek!

    Asep Surya Atmaja Resmi Jadi Bupati, Kasus Wartawan Jangan Mandek!

    • calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:BEKASI — Kursi Bupati Bekasi kini resmi dijabat dr. Asep Surya Atmaja. Namun, pekerjaan rumah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menanti. Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., mendesak agar tiga tuntutan solidaritas wartawan segera ditindaklanjuti. Paulus menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Asep sebagai Bupati Bekasi definitif pada Jumat (23/10/2026). Namun, […]


    Bagikan:
  • “JORRO Menang di Kedungjaya, Warga: ‘Ah, Biasa Aja… Nggak Kaget, Dari Awal Sudah Kelihatan’”

    “JORRO Menang di Kedungjaya, Warga: ‘Ah, Biasa Aja… Nggak Kaget, Dari Awal Sudah Kelihatan’”

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:BEKASI, BABELAN — Kemenangan Johari–Rohiman (JORRO) nomor urut 2 dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Minggu (20/9/2026), disebut sejumlah warga bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Sejak beberapa hari sebelum pencoblosan, pasangan JORRO memang menjadi salah satu pasangan yang banyak diperbincangkan masyarakat. Antusiasme warga terlihat dalam sejumlah kegiatan kampanye, termasuk kampanye akbar […]


    Bagikan:
  • Korban Tolak Restorative Justice, Sidang Dugaan Pengeroyokan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Berlanjut

    Korban Tolak Restorative Justice, Sidang Dugaan Pengeroyokan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Berlanjut

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:LiputanHk.com,BEKASI – Sidang kedua perkara dugaan pengeroyokan yang menyeret anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Rabu (12/8/2026). Sidang tersebut memasuki agenda Restorative Justice (RJ) atau upaya penyelesaian perkara melalui perdamaian. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan kesepakatan setelah korban, Fendy, menyatakan menolak berdamai dan memilih agar perkara tetap diproses […]


    Bagikan:
  • GEMPA Layangkan Somasi Lanjutan ke BPD Kedung Jaya, Desak BUMDes Pelita Makmur Buka Pertanggungjawaban Anggaran

    GEMPA Layangkan Somasi Lanjutan ke BPD Kedung Jaya, Desak BUMDes Pelita Makmur Buka Pertanggungjawaban Anggaran

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • 0Komentar
    Bagikan:

    Bagikan:BEKASI — Gerakan Masyarakat Peduli Desa (GEMPA) Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, secara resmi melayangkan surat somasi lanjutan atau peringatan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedung Jaya terkait pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelita Makmur, khususnya unit usaha ternak kambing. Surat bernomor 02/GEMPA/KD JAYA/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026 tersebut berisi […]


    Bagikan:
expand_less