Bukan Cuma Sita Aset: Mantan Pimpinan PPATK Buka Suara Soal Dugaan TPPU Eks Jampidsus

JAKARTA — Di balik pintu tebal rumah-rumah mewah dan deretan tempat usaha yang baru-baru ini digerebek petugas, tersimpan tumpukan bukti fisik yang menyilaukan mata: lembaran valuta asing, seberkas uang tunai, hingga deretan emas batangan murni seberat 74 kilogram. Seluruh temuan megah ini mendadak menjadi sorotan publik lantaran menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Namun, di mata para ahli hukum dan pakar analisis transaksi keuangan, kilau emas dan tumpukan uang tunai itu hanyalah permukaan kecil dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar dan rumit. Pembuktian perkara tidak bisa berhenti hanya pada tepuk tangan saat penyitaan fisik terjadi.

Pandangan menohok ini ditegaskan oleh mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, SH., LL.M. Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (4/8/2026), Agus mengingatkan bahwa dalam hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), temuan fisik di lapangan baru merupakan langkah awal dari sebuah maraton pembuktian yang panjang.

“Temuan fisik hanyalah pintu masuk. Yang jauh lebih krusial dan mendesak adalah membuktikan dari mana asal-usul aset tersebut. Penyidik harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah kekayaan itu bersumber dari penghasilan yang sah, atau justru merupakan hasil tindak pidana yang sengaja disamarkan melalui mekanisme pencucian uang?” tegas Agus.

Mengurai Kewajaran: Ketika Profil Pejabat Berseberangan dengan Harta

Langkah penting pertama yang harus diambil penyidik adalah menguji rasionalitas kekayaan. Febrie Adriansyah, sebagai seorang pejabat negara, memiliki profil penghasilan yang terukur dan terdaftar secara resmi. Aset-aset bernilai fantastis—mulai dari properti, modal usaha, hingga simpanan berharga—wajib dibuktikan legalitas perolehannya.

Penyidik dituntut untuk mengurai benang kusut keuangan ini secara mendetail:

• Verifikasi Sumber Pendapatan: Apakah pembelian aset dapat dijelaskan secara masuk akal melalui gaji resmi, tabungan bertahun-tahun, hasil investasi yang terdaftar, atau pendapatan sah lainnya?

• Anomali Pertumbuhan Kekayaan: Jika terjadi lonjakan kekayaan yang melompat jauh melampaui profil penghasilan resminya sebagai pejabat publik, maka lonjakan tersebut menjadi sinyal merah (red flag) yang wajib didalami.

Agus menambahkan, metode pemetaan kewajaran ini merupakan instrumen baku dalam investigasi keuangan modern. Transparansi pelaporan kekayaan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan wujud pertanggungjawaban moral dan hukum seorang pejabat publik kepada masyarakat luas.

Tabir LHKPN dan Pajak: Menyinkronkan Data, Menemukan Celah

Dalam dunia penegakan hukum keuangan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta data perpajakan adalah kompas utama. Penyidik harus melakukan pencocokan data secara silang antara LHKPN, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan dokumen administrasi pajak lainnya.

Apabila ditemukan aset tersembunyi yang tidak tercantum dalam LHKPN maupun laporan pajak, kondisi tersebut otomatis memunculkan kecurigaan hukum. Kendati demikian, Agus memberikan catatan kritis agar penyidik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa pembuktian mumpuni. Ketidaktercantuman suatu aset bisa saja disebabkan oleh kelalaian administratif, kesengajaan untuk menghindari pajak, atau memang upaya terencana untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Semua kemungkinan itu wajib diuji menggunakan alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan.

Fenomena Emas 74 Kilogram: Membaca Pola Placement TPPU

Salah satu bagian paling menyedot perhatian publik dari penggerebekan ini adalah ditemukannya emas batangan seberat 74 kilogram beserta tumpukan valuta asing. Dari kacamata kriminologi keuangan dan teori TPPU, kombinasi ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan mengindikasikan pola klasik penyembunyian aset:

1. Unbanked Placement (Penyimpanan Luar Sistem): Menyimpan uang tunai dan valas dalam jumlah besar di luar sistem perbankan resmi untuk menghindari pemantauan (flagging) oleh sistem deteksi dini perbankan.

2. Precious Metal Placement (Penyimpanan Logam Mulia): Mengubah hasil kejahatan menjadi emas batangan. Emas dipilih karena nilainya yang sangat stabil, tidak mudah terintegrasi dengan data perbankan, namun sangat mudah dikonversi kembali menjadi uang tunai kapan saja.

Valuta asing juga memberikan fleksibilitas tinggi karena relatif mudah dipindahtangankan melalui kegiatan usaha penukaran uang (money changer). Kendati pola-pola ini sangat identik dengan modus pencucian uang, penyidik tetap harus membuktikannya secara formal melalui audit forensik dan penelusuran dokumen transaksi.

Modus Nominee dan Jaringan Bisnis Samar

Investigasi kasus ini kian rumit ketika menyentuh jaringan bisnis seperti money changer, toko emas, hingga tempat peleburan emas. Penyidik dituntut untuk memeriksa apakah tempat-tempat usaha tersebut benar-benar menjalankan bisnis secara legitimate, atau sekadar dijadikan “benteng” dan alat pemutih dana haram.

Isu lain yang mengemuka adalah adanya pihak tertentu, seperti sosok Don Ritto, yang dikabarkan mengklaim kepemilikan atas barang bukti hasil penggerebekan tersebut. Agus mengingatkan bahwa dalam praktik TPPU, modus meminjam nama pihak ketiga (nominee) atau merekayasa pengakuan kepemilikan merupakan trik yang sangat umum digunakan untuk memutuskan tali hubungan antara pelaku utama dan aset hasil kejahatan.

Penyidik harus membedah asal-usul emas, pemasok valuta asing, legalitas dokumen penitipan, hingga ikatan hukum riil antarpihak yang terlibat untuk membuktikan apakah klaim kepemilikan tersebut murni atau sekadar skenario pengalihan.

Mengandalkan Social Network Analysis (SNA) dan Independensi Hukum

Guna membongkar kejahatan berstrukur rumit ini, keberadaan jaksa-jaksa senior berpengalaman penyidikan KPK serta keterlibatan aktif PPATK menjadi kunci vital. Dalam menyusun kerangka kasus (building case), teknik canggih seperti Social Network Analysis (SNA) menjadi sarana utama.

Melalui SNA, penyidik dapat merajut jejak keuangan (financial trail), memetakan alur transaksi antarindividu maupun perusahaan, serta menemukan titik-titik janggal dalam pergerakan uang yang sebelumnya tersembunyi.

Terakhir, menyikapi dinamika lapangan—termasuk kabar wafatnya figur terkait seperti Karumga—Agus menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah (scientific crime investigation). Mulai dari olah TKP, pemeriksaan forensik, hingga cross-examination harus dilakukan tanpa terburu-buru menyimpulkan.

Masyarakat kini menanti penegakan hukum yang benar-benar independent, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Jika seluruh bukti TPPU dan pidana asal telah terpenuhi, proses hukum harus dikawal hingga tuntas demi mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset yang sah.